TERM OF REFERENCE

RAPAT KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM

I.      PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut dengan criminal justice system merupakan pranata yang dimiliki oleh negara untuk tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan berpedoman kepada sendi-sendi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tujuan penegakan hukum tersebut semata-mata sebagai implementasi dari sistem negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 (Hasil amandemen) yang kemudian dijabarkan dan diejawantahkan oleh beberapa undang-undang organik dibawahnya tentang mekanisme dan tata cara penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga criminal justice system.

Konsekwensi negara hukum, selain daripada adanya pemisahaan kekuasaan dan terbentuknya lembaga peradilan sebagai pemegang Kekuasaan kehakiman (judisial power), yang lebih penting adalah terciptanya supremasi hukum (supremacy of law) dalam setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan dalam proses penegakan hukum dengan mengacu pada prinsip-prinsip penegakan yang adil, profesional dan bermartabat. Tujuan tersebut akan sulit tercapai jika tidak ada harmonisasi dan koordinasi diantara para penyelenggara penegakan hukum itu sendiri, karena sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menganut prinsip saling keterkaitan diantara masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga jika tidak dibangun kesefahaman dan koodonasi yang baik dalam kerangka criminal justice system, maka akan sulit untuk dapat menciptakan proses penegakan hukum yang efektif.

Lembaga penegakan hukum pidana yang terdiri dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat dan  Pemerintah Daerah sebagai stake holder terhadap Peraturan Daerah (PERDA) di wilayah Kabupaten Way Kanan, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan akses perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing secara proporsional. Diantara lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut  satu sama lain memiliki keterkaitan secara yuridis, baik dalam hal fungsi kontrol secara horizontal maupun sebagai fungsi koordinasi yudisial dalam proses pelaksanaan tindakan pro justisia.

Proses penegakan hukum pidana (criminal law enforcement) mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat umum (KUHAP) maupun yang secara spesifik mengatur tata laksana pada masing-masing lembaga penegak hukum secara internal.  Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pro justicia, khususnya yang melibatkan kewenangan dari dua atau beberapa lembaga penegak hukum maka dalam implementasinya tidak jarang menimbulkan miss komunikasi dan miss interpretasi diantara lembaga-lembaga penegakan hukum, sehingga melahirkan permasalahan dan kesulitan-kesulitan didalam proses penerapan seraca riil dilapangan. Banyak yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan tersebut, namun pada umumnya disebabkan karena kurang adanya koordinasi dan kesefahaman secara lintas kelembagaan yang pada akhirnya cenderung melahirkan kebijakan yang kontraproduktif dengan kepentingan hukum para pencari keadilan (justitiabelen).

Harus diakui bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, terkadang Hukum Acara Pidana sendiri kurang memberikan pengaturan yang jelas terhadap suatu prosedur hukum tertentu atau bahkan sama sekali tidak ada aturannya, sehingga tidak jarang para penegak hukum mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengambil keputusan strategis diantara harus menggunakan diskresi atau tindakan-tindakan lain yang dianggap memberikan manfaat bagi kepentingan hukum yang ada. Kondisi tersebut hanya dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cara menyatukan pemahaman dengan pendekatan secara koordinatif antar semua lembaga penegak hukum plus pemerintah daerah dengan cara mengumpulkan dan menyerap semua persoalan yang terjadi dalam praktek penegakan hukum di wilayah kabupaten Way Kanan, lalu semua pemangku kepentingan melakukan sharing dan komunikasi efektif secara terfokus diantara seluruh komponen penegakan hukum untuk mencari solusi dan pemecahan masalah melalui forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Rangkaian proses criminal justice system yang berawal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan tidak bisa terlepas dari keberadaan pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan di tingkat daerah, sehingga harmonisasi diantara seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Way Kanan harus terjalin dengan baik dan harmonis.

Melalui Rapat Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum ini diharapkan semua persoalan dapat terserap dan terpecahkan dengan prinsip bahwa forum koordinasi ini tidak dibentuk untuk membahas tentang satu persoalan hukum yang sedang menjadi perkara dan tidak saling melakukan intervensi terhadap tugas dan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

B.   Maksud dan Tujuan Kegiatan

1.  Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah:

a.     Untuk mengetahui permasalahan dan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah Kabupaten Way Kanan.

b.    Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penegakan Hukum Pidana di wilayah Kabupaten Way Kanan

c.      Untuk menyerap keluhan masyarakat pencari keadilan (justitiabelen) menyangkut proses penegakan hukum di wilayah Kabupaten Way Kanan

d.    Untuk membangun harmoniasi dan sinergisasi antar lembaga penegak hukum plus pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Way Kanan

e.     Untuk mencari indikator dan akar permasalahan yang menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana di wilayah Kabupaten Way Kanan.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

a.     Terpahaminya segala permasalahan dan kendala yang ada dalam proses penegakan hukum pidana sekaligus mencari solusi yang paling tepat untuk menaggulangi permasalahan dan kendala tersebut.

b.    Agar memperoleh gambaran tentang sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana di wilayah Kabupaten Way Kanan

c.      Membuat sebuah nota kesepahaman diantara lembaga penegakan hukum pidana dan pemerintah daerah menyangkut implementasi proses penegakan hukum di wilayah Kabupaten Way Kanan

d.    Agar tercipta hubungan yang harmonis dan sinergis antara lembaga penegakan hukum pidana plus pemerintah daerah dengan prinsip saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing dalam tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Way Kanan.

C.   Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini berguna dari segi praktis yang berkaitan dengan efektifitas proses penegakan hukum yang berwawasan profesionalisme dan perlindungan HAM bagi para pencari keadilan, sehingga penerapan hukum pidana dapat menjadi sarana yang efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Sedangkan dari segi sosiologis, akan tercipta hubungan yang koordinatif dan harmonis diantara lembaga penegak hukum pidana plus pemerintah daerah untuk saling menunjang tugas dan kewenangan masing-masing sehingga diharapkan segala persoalan yang timbul dalam praktek penegakan hukum dapat ditanggulangi secara arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

D.  Tema Kegiatan

Kegiatan ini bertemakan: “DENGAN FORUM KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM KITA WUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN MELALUI PROSES PENEGAKAN HUKUM YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT”.

E. Input dan Output Kegiatan

Input	Output
Teridentifikasinya segala permasalahan dan kendala di lapangan dalam proses penegakan hukum pidana di Kabupaten Way Kanan	Ditemukannya solusi dan pemecahan masalah atas semua persoalan dan kendala yang terjadi dilapangan
Terserapnya masukan-masukan yang positif dan konstruktif bagi proses penegakan hukum pidana di wilayah Kabupaten Way Kanan	Terbentuknya pola penangan perkara pidana yang lebih baik yang mengedepankan profesionalitas dan kinerja yang baik dalam proses penegakan hukum pidana di wilayah Kabupaten Way Kanan
Munculnya pemahaman bersama dikalangan para penegak hukum dan stake holder pemerintah daerah dalam mewujudkan proses penegakan hukum pidana yang efektif dan bermartabat	Terbentuknya nota kesepahaman yang dapat menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum di wilayah Kabupaten Way Kanan
Terbentuknya pola komunikasi dan koordinasi yang efektif di bidang penegakan hukum pidana berdasarkan tugas dan kewenangan masing masing	Terciptanya harmoniasi dan sinergisasi diantara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam proses penegakan hukum berdasarkan prinsip tidak saling melakukan intervensi terhadap tugas dan kewenangan masing-masing.

II.               PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN

A.  Tempat Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di suatu tempat di wilayah Kabupaten Way Kanan dengan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Way Kanan.

B.   Panitia Kegiatan

Panitia kegiatan ini di bentuk dari setiap unsur kelembagaan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan ini yang antara lain terdiri dari:

1.     Penasehat (forkopinda)

2.     Ketua;

3.     Sekretaris;

4.     Bendahara;

5.     Tim Perumus

6.     Beberapa orang tenaga penunjang kegiatan

C.   Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini terdiri dari:

1.     Para Hakim

2.     Para Jaksa/Penuntut Umum

3.     Para Penyidik Polri

4.     Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

5.     Para Petugas Pemasyarakatan

6.     Para Advokat

7.     Para Anggota Satpol PP

8.     Staf Bagian Hukum PEMDA.

D.  Teknik Pengumpulan Informasi dan data

Pengumpulan informasi dan data menyangkut permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dan pemerintah daerah dalam proses penegakan hukum pidana ini akan di ambil dengan cara menyebarkan formulir isian ke masing-masing lembaga penegakan hukum yang ada di wilayah kabupaten Way Kanan untuk diisi berdasarkan permasalahan dan kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum yang kemudian akan menjadi bahan diskusi dalam rapat koordinasi untuk mencari solusi dan pemecahannya.

III.           STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini di bagi dalam 3 (tiga) tahapan antara lain:

A.  Tahapan Pra Kegiatan

Pada tahapan pra kegiatan ini meliputi beberapa sub kegiatan antara lain:

1.     Pembentukan panitia

2.     Workshop panitia

3.     Pembentukan instrumen kegiatan

4.     Penyebaran daftar isian permasalahan dan kendala kepada seluruh lembaga penegakan hukum plus pemerintah daerah di kabupaten Way Kanan

5.     Penyusunan data untuk menjadi bahan dalam rapat koordinasi

B.   Tahapan Kegiatan pokok

Rapat koordinasi merupakan tahap puncak acara dimana pokok kegiatannya adalah mendiskusikan secara bersama dari setiap permasalahan dan kendala yang dialami oleh lembaga penegakan hukum plus pemerintah daerah melalui pendekatan komunikasi dan koordinasi agar pada akhirnya bisa melahirkan sebuah kesepahaman bersama yang dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Pada acara puncak tersebut, akan dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain:

1.     Pembukaan

2.     Pemaparan permasalahan dan kendala-kendala yang ada

3.     Diskusi dan pemecahan masalah

4.     Penandatanganan nota kesepahaman

5.     Penutupan.

C.   Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahap penyusunan laporan hasil kegiatan ini akan dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan antara lain:

1.     Perumusan dan penyusunan naskah

2.     Pencetakan naskah/pembukuan

3.     Serah terima buku nota kesepahaman tentang pedoman pelaksanaan proses penegakan hukum pidana di kabupaten Way Kanan kepada pemerintah daerah kabupaten Way Kanan dan kepada seluruh lembaga penegakan hukum pidana.

4.     Sosialisasi dan distribusi

IV.     AGENDA KEGIATAN

Keseluruhan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan selama dua minggu dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan	minggu kesatu	Minggu Kedua	Keterangan
Pra Kegiatan	xxxxxx		Panitia
Kegiatan Pokok		x	Panitia & Peserta
Laporan Akhir		xxx	Panitia

PERATURAN TENTANG “POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEHIDUPAN ADAT LEMBAGA HUKOM ADAT LAOT KOTA SABANG”

 

BAB I KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan : 1.    Hukum adat laot adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kaidah-kaidah adat yang mengatur tentang kehidupan masarakat adat nelayan tentang masalah-masalah kelautan 2.    Lembaga hukom adat laot adalah struktur organisasi adat yang terdiri dari pemangku adat dan masarakat adat nelayan dalam ruang lingkup hukum adat laot di wilayah Kota Sabang 3.    Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sabang. 4.    Muspida adalah musyawarah pimpinan daerah Kota Sabang 5.    Dinas perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Sabang 6.    Panglima laot adalah pemimpin pada lembaga adat laot yang bertugas memimpin kehidupan adat di bidang kelautan dalam wilayah kota atau wilayah lho’ Sabang. 7.    Dewan pakar adalah orang-orang cendikiawan yang memiliki keahlian dibidang ilmu pengetahuan yang berasal dari unsur praktisi atau akademisi yang berfungsi membantu dalam pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia dilingkungan para nelayan. 8.    Nelayan adalah masarkat sabang yang menggantungkan kehidupannya kepada kekayaan laot 9.    Perikanan adalah segala jenis usaha yang berhubungan dengan penangkapan ikan yang menggunakan sarana dan alat penangkap ikan. 10.    Pelayaran adalah perjalanan mengarungi lautan dalam upaya melakukan penangkapan ikan dilaut. 11.    Sarana transport perikanan adalah alat pengapung diatas perairan laut untuk kegiatan penangkapan ikan. 12.    Badan usaha milik adat adalah badan usaha yang yang dibentuk dan bernaung dibawah lembaga adat yang dikelola dari nelayan oleh nelayan dan untuk nelayan. 13.    Alat tangkap ikan adalah perkakas-perkakas baik yang bersifat tradisional maupun modern untuk melakukan penangkapan ikan dilaut. 14.    Pawang laot adalah gelar adat seorang nelayan yang karena keahliannya dalam bidang pelayaran dan penangkapan ikan (perikanan)   15.    Persidangan adat adalah lembaga penyelesaian sengketa dan pelanggaran adat dalam lingkup lembaga adat laot 16.    Khanduri Laot adalah prosesi ritual sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rizki berupa kekayaan laut. 17.    Uang adat adalah hak pendapatan adat yang diperoleh dari sumbangan para nelayan yang memiliki alat transportasi perikanan. 18.    Hak pendapatan lembaga adat adalah hak ekonomi sebagai pendapatan lembaga adat dalam menjalankan roda organisasi adat 19.    Uang meja adalah uang pendaftaran perkara pada lembaga persidangan adat laot. 20.    Lho’ adalah teluk atau sebuah wilayah perairan yang menjorok kedaratan sebagai wilayah hukum adat. 21.    Pemimpin sidang adalah panglima laot karena jabatannya sebagai pemimpin persidangan adat yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa dan pelanggaran adat berdasarkan musyawarah mufakat 22.    Penasehat Persidangan adalah tokoh masarakat atau seseorang yang dianggap ahli dan memahami tentang materi yang dipersidangkan, yang ditunjuk oleh lembaga adat untuk menilai dan menentukan tentang melanggar atau tidaknya/salah atau tidaknya dalam perkara di persidangan adat. 23.    Petugas keamanan adat adalah nelayan atau pawang laot yang ditunjuk oleh lembaga adat untuk bertugas mengamankan dan mengawasi pelaksanaan kehidupan adat sekaligus melaksanakan putusan pemimpin sidang. 24.    Musyawarah umum nelayan adalah rapat yang dihadiri oleh para nelayan dan atau pawang laot diwilayah hukum lho’ 25.    Musyawarah umum panglima laot adalah rapat yang dihadiri oleh para panglima laot lho’ diseluruh wilayah Sabang. 26.    Musyawarah umum lembaga hukom adat laot adalah rapat seluruh komponen lembaga adat laot

BAB II  LEMBAGA HUKOM ADAT LAOT
Pasal 2 (1)    Lembaga adat laot Sabang terdiri dari Lembaga Adat Laot Kota dan Lembaga Adat Laot Lho’ (2)    Lembaga Adat Laot Kota secara kelembagaan dibawah Pemerintah Kota Sabang sedangkan secara organisasi berada di bawah Lembaga Adat Laot Propinsi Nanggro Aceh Darussalam. (3)    Lembaga adat laot lho’ secara kelembagaan berada dibawah Mukim sedangkan secara organisasi berada di bawah Lembaga Adat Laot Kota.  Pasal 3 (1)    Lembaga Adat Laot Kota Sabang dipimpin oleh seorang panglima yang disebut panglima  laot kota  (2)    Sedangkan lembaga adat laot lho’ dipimpin oleh seorang panglima yang disebut panglima Laot Lho’ Pasal 4 (1) Lembaga adat laot kota meliputi seluruh wilayah hukum adat Kota  Sabang (2) Lembaga Adat Laot Lho’ meliputi wilayah hukum adat di wilayah teluk (lho’) yang antara lain terdiri dari: Wilayah Hukum Lho’ Pasiran Wilayah Hukum Lho’ Ie Meulee Wilayah Hukum Lho’ Balohan Wilayah Hukum Lho’ Anoi Itam Wilayah Hukum Lho’ Pria Laot Wilayah Hukum Lho’ Berawang Wilayah Hukum Lho’ Keuneukai Wilayah Hukum Lho’ Paya Keuneukai Wilayah Hukum Lho’ Iboih Wilayah Hukum Lho’ Jaboi (3)    Pemekaran satu wilayah hukum adat lho’ atau peleburan antara dua wilayah hukum adat lho harus dengan persetujuan masarakat hukum adat setempat, panglima laot lho’ dan panglima laot kota Sabang. Pasal 5 (1)    Batas-batas wilayah hukum panglima laot lho’ ditentukan berdasarkan batas wilayah didarat yang ditarik garis lurus kelaut dari daratan yang terluar hingga sejauh-jauhnya berjarak 200 mil laut. (2)    Batas wilayah didarat ditunjukan dengan suatu patok atau tanda-tanda yang dibuat oleh masing-masing pemangku adat pada wilayah hukum yang saling berbatasan. (3)    Jika terjadi perselisihan mengenai batas wilayah hukum adat maka ditentukan melalui persidangan adat pada persidangan adat laot kota. (4)    Tidak sekali-kali pembatasan terhadap wilayah laot dilakukan terhadap upaya pemanfaatan kekayaan laot 

BAB III SUSUNAN PEMANGKU ADAT LAOT FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGANNYA
Pasal 6 (1)    Susunan pemangku adat laot kota meliputi: a.    1 (satu) orang Panglima Laot b.    1 (satu) orang wakil panglima laot c.    3 (tiga) orang penasehat d.    2 (dua) orang sekretaris e.    2 (dua) orang bendahara (2)    Susunan pemangku adat laot lho’ meliputi a.    1 (satu) orang panglima laot b.    1 (satu) orang wakil panglima laot c.    3 (tiga) orang penasehat d.    1 (satu) orang sekretaris e.    1 (satu) orang bendahara f.    beberapa orang petugas keamanan adat (3)    Susunan pemangku adat yang di maksud dalam ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuahan dalam kelembagaan masing-masing. (4)    Disamping susunan pemangku adat sebagaimana pada Ayat (1) dalam lembaga adat laot kota dibentuk pula Dewan Pakar yang berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang yang berasal dari unsur cendikiawan atau akademisi. (5)    Dewan pakar berfungsi untuk membantu pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan para nelayan.

PANGLIMA LAOT DAN WAKIL PANGLIMA LAOT
Pasal 7 (1)    Panglima laot kota dan wakil dipilih dari nelayan atau     pawang laot yang pernah menjadi Panglima laot Lho’ dan berdomisili di Kota Sabang berdasarkan musawarah umum panglima laot. (2)    Panglima laot lho dan wakil dipilih dari nelayan atau pawang laot yang berdomosili diwilayah hukum adat lho masing-masing berdasarkan musawarah umum nelayan.    Pasal 8 (1)    Panglima laot kota dan wakil memegang jabatan selama 8 tahun kecuali jika terdapat keadaan dimana sebelum masa jabatan tersebut berdasarkan rapat umum para panglima laot lho’ dalam wilayah Kota Sabang, jabatan tersebut harus diganti. (2)    Panglima laot lho’ dan wakil memegang jabatan selama 8 tahun kecuali jika terdapat keadaan dimana sebelum masa jabatan tersebut berdasarkan musyawarah umum nelayan dalam wilayah lho’ dimaksud, jabatan tersebut harus diganti. Pasal 9 (1)    Panglima laot kota dan wakil dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkantor di Kantor Panglima Laot Kota yang bertempat di dekat pusat pemerintahan Kota Sabang (2)    Panglima laot lho’ dan wakil dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkantor di kantor panglima laot lho yang berdekatan dengan balai nelayan wilayah lho’ yang bersangkutan. Pasal 10 (1)    Syarat-syarat untuk dapat menjadi panglima laot kota dan wakil antara lain: a.    Taat beragama dan mampu membaca Ayat Suci Al Quran b.    Mampu membaca dan menulis c.    Jujur, adil dan bijaksana d.    Berdomisili di wilayah Kota Sabang e.    Memahami tentang hukum adat laot  f.    Memiliki dedikasi dan perhatian terhadap nelayan  g.    Mempunyai hubungan baik dengan pemerintah (2)    Syarat-syarat untuk dapat menjadi panglima laot lho’ dan wakil antara lain: a.    Taat beragama dan mampu membaca Ayat Suci Al Quran b.    Nelayan atau Pawang laot di wilayah lho’ yang bersangkutan c.    Jujur, adil dan bijaksana d.    Mampu membaca dan menulis e.    Berdomisili di wilayah lho’ yang bersangkutan f.    Memahami tentang hukum adat laot  g.    Memiliki dedikasi dan perhatian terhadap nelayan  Pasal 11 (1)    Panglima Laot berfungsi: a.    Memimpin dalam pelaksanaan kehidupan adat dan hukum adat yang berhubungan dengan masalah pelayaran dan perikanan. b.    Menjadi penghubung antara nelayan dan pemerintah c.    Menjadi penampung aspirasi nelayan diwilayah hukumnya d.    Menjadi pemimpin sidang dalam persidangan adat e.    Menjadi wakil dari para nelayan untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka memperjuangkan kepentingan para nelayan dalam wilayah hukumnya. f.    Menegakan hukum adat laot sesuai dengan peraturan hukum adat yang berlaku. (2)    Panglima laot bertugas: a.    Menyelesaikan masalah antara sesama nelayan atau antara nelayan dengan pihak lain yang menyangkut tentang sengketa kelautan di wilayah hukumnya. b.    Menyelesaikan masalah tentang pelanggaran hukum adat yang terjadi dalam wilayah hukumnya. c.    Memimpin rapat-rapat dan musyawarah untuk kepentingan lembaga adat. d.    Mengawasi penerapan hukum adat laot dalam segala aspek dan melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran adat. e.    Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kepentingan para nelayan di wilayah hukumnya. (3)    Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Panglima laot berwenang: a.    Menetapkan dan memutuskan setiap aturan-aturan adat yang berlaku pada wilayah adat masing-masing b.    Memberikan perintah kepada petugas keamanan adat untuk kepentingan lembaga adapt c.    Melakukan koordinasi dan hubungan-hubungan dengan lembaga-lembaga lain dalam lingkup lembaga hukum negara.  d.    Kewenangan-keweangan lain untuk kepentingan lembaga adapt yang tidak bertentangan dengan aturan hukum adapt dan hukum Negara Pasal 12 (1)    Wakil panglima laot bertugas untuk membantu tugas-tugas panglima laot dan menggantikan peran panglima laot ketika panglima laot berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. (2)    Dalam hal panglima laot berhalangan tetap maka wakil panglima laot menggantikan semua tugas dan fungsi panglima laot sampai dengan adanya keputusan rapat umum nelayan. Pasal 13 (1)    Panglima laot dan jajarannya berhak mendapatkan insentif setiap bulannya dari Pemerintah Daerah Kota Sabang sesuai dengan tingkat hirarky kelembagaannya. (2)    Besarnya penghasilan tersebut antara lain: a.    Panglima laot kota berhak mendapat insentif sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan wakil panglima laot kota berhak mendapat insentif sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan b.    Panglima laot lho’ berhak mendapatkan insentif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan wakil panglima laot kota berhak mendapat insentif sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan  Pasal 14 Pemilihan panglima laot kota dilakukan dalam musyawarah umum panglima laot dan pemilihan panglima laot lho’ dilakukan dalam musawarah umum nelayan wilayah lho’ masing-masing yang bertempat dibalai nelayan atau ditempat lain berdasarkan situasi dan kondisi setempat. Pasal 15 (1)    Sebelum diadakan musyawarah umum untuk pemilihan panglima laot dibentuk sebuah panitia kecil yang berjumlah 10 orang untuk mengatur mekanisme pemilihannya. (2)    Panitia untuk pemilihan panglima laot kota diambil wakil-wakil nelayan dari seluruh lho’ yang ada di Sabang sedangkan panitia untuk pemilihan panglima laot lho’ diambil dari anggota nelayan diwilayah hukum  lho yang bersangkutan.    Pasal 16 (1)    Rapat umum panglima laot untuk pemilihan panglima laot kota harus dihadiri oleh  sekurang-kurangnya 7 orang panglima laot lho’ yang ada di Wilayah Sabang dan sekurang-kurangnya 10  orang pawang laot yang ada di Sabang. (2)    Rapat umum nelayan untuk pemilihan panglima laot lho’ harus dihadiri oleh 50% jumlah nelayan yang ada di wilayah lho tersebut. dan dari yang hadir paling sedikit terdapat 5 orang pawang laot. Pasal 17 (1)    Calon untuk dilakukan pemilihan panglima laot kota dan wakil minimal 5 orang dan maksimal 7 orang. (2)    Calon untuk dilakukan pemilihan panglima laot lho’ dan wakil minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. (3)    Calon yang mendapat suara terbanyak dalam pemungutan suara menjadi panglima laot dan calon yang mendapat suara terbanyak kedua menjadi wakil panglima laot. Pasal 18 (1)    Pemilihan panglima laot dilakukan secara musawarah mufakat namun jika tidak ditemukan kata mufakat yang bulat maka dilakukan pemungutan suara. (2)    Hasil pemungutan suara dari para anggota rapat umum dianggap sah jika 50%+1 dari  suara yang ada dinyatakan sah oleh panitia pemilihan. Pasal 19 (1)    Musyawarah umum untuk Pemilihan panglima laot kota dilakukan setiap 8 tahun sekali. (2)    Musyawarah umum untuk Pemilihan panglima laot lho’ dilakukan setiap 8 tahun sekali. Pasal 20 Dalam hal dianggap perlu sewaktu-waktu panglima laot kota dapat menetapkan untuk diadakan musyawarah umum lembaga adat laot untuk membahas persoalan yang sifatnya sangat penting dan atau menyangkut hayat hidup para nelayan secara global.  Pasal 21 Panglima laot memegang jabatan untuk satu masa jabatan dan setelahnya dapat dipih kembali untuk satu masa jabatan lagi. Pasal 22 Mekanisme dan prosedur pemilihan Panglima laot di tentukan oleh masing-masing lembaga dengan berdasarkan musyawarah mufakat yang diliputi asas kekeluargaan. Pasal 23 (1)    Panglima Laot Kota dilantik dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Walikota Sabang,  (2)    Panglima laot Lho’ dilantik dan dikukuhkan dengan surat keputusan dari Camat dimana wilayah lho’ tersebut berada. Pasal 24 (1)    Sebelum memangku jabatannya panglima laot kota disumpah oleh panglima laot Propinsi Nanggro Aceh Darussalam (2)    Sebelum memangku jabatannya panglima laot lho’ disumpah oleh panglima laot kota Pasal 25 Panglima laot dan atau wakil panglima laot diganti karena : -    Meninggal Dunia -    Karena masa jabatan berakhir  -    Mengalami sakit yang parah sehingga tidak mampu untuk menjalankan lagi kepemimpinannya. -    Melakukan suatu perbuatan yang dapat melukai para nelayan secara umum. -    Telah bersikap yang tidak adil sehingga menimbulkan permasalahan dalam komunitas adat nelayan sendiri -    Tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingan para nelayan lagi -    Tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi para nelayan. -    Melakukan penggaran adat yang sifatnya telah menjadi ketentuan adat yang turun temurun

SEKRETARIS 
Pasal 26 (1)    Sekretaris ditunjuk dan diangkat oleh panglima laot berdasarkan kecakapannya dengan persetujuan anggota dalam rapat umum nelayan.  (2)    Sekretaris bertugas membantu panglima laot dalam hal administrasi dan notulensi dalam rapat-rapat dan musyawarah. (3)    Masa jabatan sekretaris sesuai dengan masa jabatan panglima laot kecuali sebelum masa jabatannya berakhir panglima laot melakukan pergantian berdasarkan kesepakatan dengan para nelayan  Pasal 27 (1)    Sekretaris panglima laot kota berhak mendapatkan insentif dari Pemerintan Kota Sabang sebesar Rp. 350. 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan (2)    Sekretaris panglima laot lho berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Sabang sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan BENDAHARA Pasal 28 (1)    bendahara ditunjuk dan diangkat oleh panglima laot berdasarkan kecakapannya dengan persetujuan anggota dalam rapat umum nelayan.  (2)    Bendahara bertugas membantu panglima laot dalam hal keuangan lembaga adat laot (3)    Masa jabatan bendahara sesuai dengan masa jabatan panglima laot kecuali sebelum masa jabatannya berakhir panglima laot melakukan pergantian berdasarkan kesepakatan dengan para nelayan. Pasal 29 (3)    Bendahara panglima laot kota berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Sabang sebesar Rp. 350. 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan (4)    Bendahara panglima laot lho berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Sabang sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. PENASEHAT Pasal 30 Penasehat Panglima laot terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari 3 unsur yang antara lain: b.    Unsur pemerintah c.    Unsur tokoh agama d.    Unsur tokoh adapt Pasal 31 (1)    Penasehat panglima laot kota yang berasal dari unsur pemerintah adalah kepala dinas perikanan Kota Sabang karena jabatannya. (2)    Penasehat panglima laot kota yang berasal dari unsur tokoh agama adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang karena jabatannya  (3)    Penasehat panglima laot kota yang berasal dari unsur tokoh adat adalah Ketua Majelis Adat Aceh Kota Sabang karena jabatannya . Pasal 32 (1)    Penasehat panglima laot lho yang berasal dari unsur pemerintah adalah Imam Mukim dalam masing-masing wilayah lho’ karena jabatannya. (2)    Penasehat panglima laot lho yang berasal dari unsur tokoh agama adalah Imam meunasah dalam masing-masing wilayah lho’ yang bersangkutan  (3)    Penasehat panglima laot kota yang berasal dari unsur tokoh adat adalah tokoh masarakat di wilayah lho’ tersebut, yang dianggap memahami tentang hukum adat laot. Pasal 33 (1)    Penasehat bertugas memberikan nasihat dan pendapat kepada panglima laot baik diminta maupun tidak diminta. (2)    Nasehat dan pendapat penasehat bersifat mengikat dan wajib untuk dipertimbangkan oleh panglima laot. PETUGAS KEAMANAN ADAT Pasal 34 (1)    Petugas keamanan adat dibentuk pada masing-masing panglima laot lho’ (2)    Petugas keamanan adat diangkat oleh panglima laot yang berasal dari nelayan dan /pawang laot berdasarkan pemilihan oleh anggota nelayan dalam musyawarah umum nelayan. (3)    Petugas keamana adat dalam masing-masing lembaga adat laot lho’ paling sedikit berjumlah 5 orang dan paling banyak berjumlah 10 orang. Pasal 35 (1) Petugas keamanan adat bertugas: a.    Menjaga dan memelihara kehidupan adat dalam masarakat adat nelayan b.    Melakukan pengamanan dalam pelaksanaan persidangan adat c.    Mengamankan pelaksanaan penangkapan ikan dilaot dalam wilayah hukum adat masing-masing d.    Menjaga dan memelihara sarana transport perikanan dan barang-barang lain yang dalam penahanan lembaga adat. e.    Melaksanakan putusan persidangan adat. f.    Melakukan pertolongan terhadap musibah dan kecelakaan dilaut g.    Menjaga ketertiban dan kemanan dilaut bersama-sama dengan petugas keamanan laut  seperti POLAIR, KAMLA maupun petugas keamanan lain yang berwenang (2)    Petugas keamanan adat berwenang melakukan tindakan a.    Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelanggar aturan/ ketentuan hukum adat laot b.    Melakukan penahanan sarana transport perikanan, alat-alat tangkap ikan dan benda-benda lain yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan untuk kepentingan persidangan adat c.    Melakukan penyitaan hasil tangkapan ikan berdasarkan keputusan sidang persidangan adat d.    Menyerahkan pelaku pelanggaran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggarannya kepada petugas penegak hukum dalam lingkup hukum Negara jika pelanggaran tersebut bersifat tindak pidana. Pasal 36 (1)    Petugas keamanan adat hanya dapat melakukan pengejaran dan atau penangkapan jika orang yang disangka melanggar sedang atau sesaat baru selesai melakukan pelanggaran tersebut. (2)    Jika pada saat terjadinya pelanggaran, Petugas keamanan adat di wilayah tersebut sedang tidak ada, maka setiap nelayan berhak melakukan pengejaran dan penangkapan namun sesegera mungkin yang ditangkap harus diserahkan kepada petugas keamanan adat. Pasal 37 Petugas keamanan berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Sabang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Pasal 38 Petugas keamanan bertugas di wilayah hukum adat masing-masing, kecuali berdasarkan perintah panglima laot kota dalam hal pengamanan gabungan.

BAB IV HUKUM ADAT LAOT MEKANISME PEMBENTUKAN HUKUM ADAT
Pasal 39 (1)    Hukum adat laot terbentuk karena suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama secara turun temurun dan memiliki daya mengikat dalam masarakat adat nelayan (2)    Pengecualian pada ayat (1) hukum adat juga dapat terbentuk karena kesepakatan dari komponen masarakat adat dalam suatu wilayah hukum adat dan di cetuskan oleh panglima laot sebagai pemimpin adat. Pasal 40  Masing-Masing wilayah hukum lho berwenang untuk membentuk dan menentukan aturan adat masing-masing. Pasal 41 (1)    Aturan adat baru merupakan hukum adat jika tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. (2)    Jika aturan adat ternyata bertentangan dengan hukum agama dan atau hukum negara maka demi hukum aturan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. (3)    Jika aturan adat berakibat mengganggu terhadap kelangsungan hayat hidup para nelayan maka aturan tersebut dapat dibatalkan Pasal 42 (1)    Aturan adat dalam suatu wilayah lho baru mengikat secara hukum adat jika aturan tersebut telah di beritahukan kepada Panglima laot Kota untuk dicatat dalam lembaran adat, dan di umumkan di seluruh wilayah lho’ yang ada di Sabang. (2)    Panglima Laot Kota berwenang membatalkan aturan adat yang ternyata bertentangan dengan pasal 41 diatas; (3)    Pembatalan tersebut dilakukan dengan surat keputusan yang ditembuskan kepada seluruh wilayah hukum lho’ yang ada di Sabang;

SANKSI ADAT
Pasal 43 Sanksi adat terdiri dari: a.    Denda b.    Penyitaan hasil tangkapan ikan c.    Penahanan sarana transportasi perikanan untuk sementara waktu d.    Penyitaan alat tangkap ikan.  Pasal 44 Sanksi adat dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat dan ringannya pelanggaran. Pasal 45 Sanksi denda dapat dijatuhkan untuk paling rendah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah dan paling tinggi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Pasal 46 Sanksi penyitaan hasil tangkapan ikan dapat dijatuhkan untuk seluruh atau sebagian hasil tangkapan.  Pasal 47 Sanksi penahanan saranan transportasi perikanan dapat dijatuhkan untuk paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 5 (lima) hari. Pasal 48 Sanksi penyitaan alat tangkap ikan dapat dijatuhkan jika alat tangkap ikan tersebut bersifat merusak dan memusnahkan ekosistem laut. Pasal 49 Barang-barang berupa sarana transportasi perikanan dan alat tangkap perikanan yang ditahan atau disita harus disimpan ditempat yang aman dengan penjagaan oleh petugas keamanan adat. Pasal 50 (1)    Selain dari sanksi tersebut pada Pasal 43 maka dapat dijatuhkan  pula sanksi subsider terhadap kemungkinan tidak dilakukannya pembayaran atas putusan denda (2)    Sanksi subsider tersebut berupa penahanan boat untuk paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal 51 (1)    Sanksi adat sebagaimana pada Pasal 43 dapat dijatuhkan salah satu jenis atau beberapa jenis sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran. (2)    Dengan alasan-alasan tertentu Panglima laot berdasarkan kesepakatan dengan para anggota sidang dalam persidangan adat dapat membebaskan sipelanggar dari penjatuhan sanksi. Pasal 52 (1)    Penjatuhan sanksi senantiasa harus dihindari jika akan sangat mengganggu kehidupan ekonomi si pelanggar. (2)    Pertimbangan mengenai dijatuhkannya atau tidak sanksi terhadap sipelanggar merupakan kewenangan panglima laot dengan terlebih dahulu meminta saran-saran dari anggota persidangan.

PANTANG LAOT
Pasal 53 (1)    Pantang Laot adalah larangan untuk melakukan penangkapan ikan dan segala jenis biota laot lainya (2)    Terhadap kegiatan pelayaran yang tidak melakukan penangkapan ikan dan segala jenis biota laot lainya tidak berlaku pantang laot (3)    pelanggaran terhadap ketentuan pantang laot merupakan pelanggaran adat Pasal 54 (1)    Masing-masing wilayah hukum adat berhak menentukan pantang laot sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah adat setempat (2)    Penentuan mengenai hari pantang laot sedapat mungkin tidak  sampai mengganggu kondisi ekonomi masarakat nelayan setempat.  ADAT SOSIAL LAOT Pasal 55 (1)    Setiap masarakat adat nelayan Kota Sabang wajib senantiasa menumbuhkan sikap gotong-royong dan saling tolong-menolong (2)    Siapapun yang melihat, mengetahui atau menyaksikan ada anggota nelayan atau siapa saja yang mengalami kesulitan, kecelakaan atau ganguan ditengah laot maka wajib untuk melakukan pertolongan (3)    Pertolongan yang dilakukan harus sampai dengan orang/nelayan yang  perlu ditolong tersebut terbebas dari bahaya di laot. (4)    Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) diatas merupakan pelanggaran adat dalam katagori yang berat

BAB V LEMBAGA PERSIDANGAN ADAT LAOT STRUKTUR PERSIDANGAN ADAT
Pasal 56 (1)    Persidangan adat terdiri dari dua tingkatan yaitu persidangan adat laot kota dan persidangan adat laot lho’ (2)    Persidangan adat laot kota bertempat di balai nelayan lembaga adat laot kota (3)    Persidangan laot lho’ bertempat dibalai nelayan pada masing-masing wilayah hukum lho’ PERANGKAT PERSIDANGAN Pasal 57 Perangkat persidangan adat laot kota terdiri dari: a.    Panglima laot karena jabatannya sebagai pemimpin sidang b.    Beberapa orang Penasehat Persidangan adat yang jumlahnya harus ganjil, berasal dari tokoh masarakat, Tokoh Adat atau orang yang dianggap ahli dan memahami perkara yang disidangkan. c.    1 (satu) orang sekretaris sidang adat yang merupakan sekretaris panglima laot d.    Anggota persidangan. Pasal 58 Pemimpin sidang berwenang untuk: a.    Memimpin dan mengatur jalannya persidangan b.    Menyatakan bebas atau dihukum c.    Menjatuhkan sanksi jika berdasarkan penilaian Penasehat Persidangan orang yang disangka melanggar bersalah dalam perkara pelanggaran aturan adat d.    Menyatakan pihak mana yang harus melakukan sesuatu, membayar sesuatu dan mengganti sesuatu dalam sengketa perdata adat berdasarkan penilaian Penasehat Persidangan pihak mana yang dinilai bersalah. e.    Mendamaikan para pihak dipersidangan. Pasal 59 (1)    Penasehat Persidangan adat sebagaimana pada ayat (1) huruf b di ditunjuk oleh panglima laot dari tokoh masarakat, Tokoh Adat atau seseorang yang dianggap ahli atau memahami persoalan yang disidangkan. (2)    Penasehat Persidangan adat yang ditunjuk harus independent atau netral baik terhadap pihak yang berperkara maupun terhadap permasalahan yang disidangkan. (3)    Penasehat Persidangan adat dalam persidangan pelanggaran menentukan tentang melanggar atau tidaknya terhadap ketentuan adat yang di tuduhkan. (4)    Penasehat Persidangan adat dalam persidangan sengketa perdata adat menentukan pihak mana yang bersalah. Pasal 60 Sekretaris bertugas mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan termasuk mencatat dalam buku khusus butir-butir putusan pemimpin sidang. Pasal 61 Anggota sidang membantu dalam mencari penyelesaian perkara yang sedang di sidangkan dengan cara memberikan saran atau pendapat. 

KEWENANGAN PERSIDANGAN ADAT
Pasal 62 (1)    Persidangan adat berwenang menyelesaikan perkara-perkara adat dikalangan para nelayan. (2)    Perkara adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah “perselisihan”, “sengketa” dan “pelanggaran”. Pasal 63 (1)    Perselisihan adalah persoalan dalam hubungan kemasyarakatan antara nelayan dengan nelayan atau antara nelayan dengan bukan nelayan  (2)    Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi dalam bentuk perbedaan pendapat yang menimbulkan ketegangan, pertengkaran, pertikaian, perkelahian atau bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan keresahan dalam masarakat. Pasal 64 Sengketa adalah perselisihan dalam ruang lingkup hukum perdata adat tentang hak-hak keperdataan adat antara seorang nelayan atau sekelompok nelayan dengan seorang nelayan atau sekelompok nelayan yang lainnya dalam bidang pelayaran dan/ perikanan. Pasal 65 Pelanggaran adalah tindakan yang telah menyalahi ketentuan yang dilarang atau tidak melakukan suatu keharusan dalam ketentuan hukum adat laot yang berlaku. Pasal 66 (1)    Persidangan adat laut kota berwenang menyelesaikan perkara perselisihan dan sengketa diantara para nelayan yang berada dalam wilayah lho’ yang berbeda. (2)    Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persidangan adat laut kota juga berwenang mnyelesaikan perkara perselisihan, sengketa dan pelanggaran yang tidak mampu diselesaikan oleh persidangan adat lho. (3)    Persidangan adat laot lho berwenang menyelesaikan perselisihan, sengketa dan pelanggaran dalam wilayah hukum adat masing-masing lho’. Pasal 67 (1)    Kewenangan persidangan adat dalam menyelesaikan perkara perselisihan atau senketa ditentukan berdasarkan domisili nelayan yang bersengketa. (2)    Jika diantara yang berselisih atau bersengketa kesemuanya berdomisili dalam satu wilayah lho’ yang sama maka persidangan adat lho’ yang bersangkutan yang berwenang menyelesaikannya. (3)    Jika diantara nelayan yang berselisih atau bersengketa berlainan wilayah lho’, maka persidangan adat laut kota yang berwenang menyelesaikannya. (4)    Jika nelayan nelayan berselisih atau bersengketa dengan yang bukan nelayan maka yang menyelesaikan adalah persidangan adat dimana si nelayan berdomisili. Pasal 68 (1)    Dalam perkara pelanggaran persidangan adat yang berwenang adalah persidangan adat lho’ diwilayah mana pelanggaran tersebut terjadi. Pasal 69 (1)    Jika suatu tindakan pelanggaran adat yang dimaksud ternyata juga pelanggaran terhadap hukum pidana negara maka pihak lembaga adat wajib menyerahkan perkara tersebut kepada pihak penegak hukum dalam lingkup hukum negara. (2)    Penyerahan perkara tersebut kepada sistem persidangan negara tidak menutup kemungkinan panglima laot untuk dan atas nama para nelayan mengajukan gugatan ganti kerugian  secara class action kepada Persidangan Negeri jika akibat perbuatan tersebut berdampak besar bagi kehidupan ekosistem laut.

ASAS-ASAS PERSIDANGAN ADAT
Pasal 70 (1)    Persidangan adat dilakukan secara terbuka untuk umum. (2)    Pengecualian dari ayat (1) diatas persidangan dapat dilakukan secara tertutup jika nyata-nyata akan mengakibatkan jatuhnya harga diri seseorang. (3)    Penentuan persidangan dapat dilakukan secara tertutup atau tidak merupakan kewenangan pemimpin sidang dengan saran dari anggota persidangan. Pasal 71 Suasana persidangan harus senantiasa dilandasi dengan sikap kekeluargaan. Pasal 72 Setiap orang yang disangka melanggar aturan adat harus dianggap belum bersalah sampai dengan putusan pemimpin sidang dijatuhkan. Pasal 73 Orang yang disangka melanggar aturan adat wajib diberi kesempatan untuk membela diri. Pasal 74 (1)    Tidak sekali-kali dapat dinyatakan bersalah jika pelanggaran dilakukan dalam keadaan darurat atau dalam menjalankan tugas negara. (2)    Kewenangan untuk menilai keadaan tersebut darurat atau tidak adalah kewenangan Penasehat Persidangan adat (penengah) dalam persidangan. Pasal 75 (1)    Alat bukti dalam perkara adat meliputi: a.    Saksi b.    Benda-benda yang berhubungan dengan penangkapan ikan c.    Bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara yang disidangkan (2)    setiap saksi yang dihadirkan dipersidangan adat disumpah dibawah kitab suci oleh seorang tengku meunasah Pasal 76 Persidangan harus dihadiri oleh minimal 5 orang anggota persidangan yang berasal dari para nelayan atau pawang laot.   Pasal 77 (1)    Keputusan dalam persidangan diambil berdasarkan musawarah mufakat  (2)    Jika mufakat tidak tercapai maka diambil dengan suara terbanyak dari anggota  sidang. Pasal 78 (1)    Setiap penjatuhan putusan dalam perkara perdata adat sedapat mungkin tidak dalam bentuk menang atau kalah tapi merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. (2)    Dalam keadaan yang sangat memaksa Pemimpin sidang dalam perkara perdata adat dapat menjatuhkan putusan berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu atau membayar sejumlah uang atau mengganti sesuatu berdasarkan kesepakatan pendapat dari para anggota persidangan dengan mempertimbangkan secara bijaksana kemampuan orang yang dihukum. Pasal 79 Putusan berupa hukuman sanksi adat terhadap sipelanggar harus senantiasa disesuaikan dengan kemampuan sipelanggar dan kondisi ekonomi sipelanggar. Pasal 80 (1)    Dalam perkara perselisihan pemimpin sidang tidak harus mengeluarkan putusan kecuali jika dalam penyelesaian tersebut terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih maka dituangkan kedalam putusan. (2)    Dalam setiap persidangan perkara perselisihan harus senantiasa diakhiri dengan saling memaafkan diantara pihak yang berselisih Pasal 81 (3)    Setiap pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela dengan bantuan petugas keamanan adat. (4)    Hukuman berupa sanksi adat tidak boleh dijatuhkan jika akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian pihak yang dihukum. Pasal 82 Keputusan persidangan adat laot kota maupun keputusan persidangan adat bersifat final dan mengikat.

MEKANISME PERSIDANGAN
Perkara Sengketa Perdata Adat Pasal 83 (1)    Pada saat melaporkan gugatannya pihak yang merasa dilanggar hak perdata adatnya diwajibkan untuk membayar uang meja sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). (2)    Laporan gugatan hanya diterima di kantor panglima laot pada hari senin sampai dengan hari rabu dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib (3)    Laporan gugatan dicatat oleh sekretaris panglima laot untuk kemudian dilakukan pemanggilan kepada masing-masing pihak (4)    Pemanggilan untuk persidangan harus sudah diterima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari persidangan. Pasal 84 (1)    Persidangan adat terhadap sengketa perdata adat dilaksanakan pada setiap hari jumat dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib,  Pasal 85 (1)    Jika setelah dipanggil pada hari persidangan penggugat tidak hadir maka gugatan dinyatakan gugur. (2)    Jika setelah dipanggil pada hari persidangan tergugat tidak hadir maka dilakukan pemanggilan sekali-lagi untuk persidangan jumat berikutnya. (3)    Jika setelah dipanggil dua kali berturut-turut tergugat tidak datang maka persidangan dapat diputuskan dengan tanpa kehadiran tergugat berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pasal 86 Pemimpin sidang tidak dapat menentukan putusan dalam perkara sengketa perdata adat kecuali dengan dua alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Pasal 87 Persidangan diputus dengan mendengar keterangan masing-masing pihak dan mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak. Pasal 88 (1)    Setiap persidangan diputus pada hari itu juga kecuali karena alasan-alasan tertentu dapat ditunda sampai dengan persidangan  hari jumat berikutnya. (2)    Terhadap perkara perdata adat yang tidak dapat diputus pada hari jumat itu maka pada hari jumat berikutnya Pemimpin sidang harus menjatuhkan putusannya. Pasal 89 (1)    Setelah masing-masing pihak mendapat giliran untuk mengemukakan keterangannya dan mengajukan bukti-buktinya maka pemimpin sidang menanyakan kepada Penasehat Persidangan adat siapakah yang bersalah. (2)    Setelah ditentukan pihak mana yang bersalah maka Pemimpin sidang bermusyawarah dengan para pihak yang bersengketa dan anggota persidangan untuk mencari penyelesaian masalahnya dan kemudian pemimpin sidang menentukan putusannya.  Pasal 90 Setiap putusan perkara sengketa perdata adat dilaksanakan oleh masing-masing pihak secara sukarela dengan bantuan petugas keamanan adat Perkara Pelanggaran Pasal 91 (1)    Persidangan perkara pelanggaran dilakukan pada hari pelanggaran tersebut terjadi  (2)    Jika tidak mungkin disidangkan pada hari itu juga maka persidangan dapat dilakukan pada hari berikutnya dengan prinsip sesegera mungkin perkara pelanggaran tersebut disidangkan (3)    Jika sampai dengan hari ke 7 (tujuh) hari sejak pelanggaran tersebut terjadi perkaranya tidak juga disidangkan maka perkara pelanggaran tersebut demi hukum menjadi gugur dan segala bentuk tindakan sementara yang antara lain: a.    Jika alat transportasi perikanan dan alat tangkap ikannya sudah ditahan maka sesegera mungkin harus dikembalikan. b.    Jika hasil tangkapan ikannya telah disita atau dilelang maka uang hasil pelelangan tersebut harus segera dikembalikan. Pasal 92 (1)    Dalam sidang pelanggaran pertama-tama orang yang disangka melanggar di hadapkan dipersidangan oleh petugas keamanan adat dalam keadaan bebas beserta saksi-saksi dan atau benda-benda yang berhubungan dengan pelanggarannya. (2)    Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah maka orang yang disangka melanggar diberi hak untuk membela diri. (3)    Kemudian Penasehat Persidangan adat menilai apakah perbuatan orang yang disangka melanggar tersebut bersalah atau tidak. (4)    Pemimpin sidang kemudian meminta pendapat anggota persidangan untuk menentukan putusannya. (5)    Masing-masing anggota persidangan mempunyai hak suara dalam menentukan putusan. (6)    Setelah meminta mendapatkan kata mufakat dari anggota persidangan maka Pemimpin sidang  menjatuhkan putusan. (7)    Jika pendapat dari anggota persidangan tidak dihasilkan kata mufakat maka diambil  dengan suara terbanyak. Pasal 93 Setelah diputuskan maka segala hasil keputusan pemimpin sidang dilaksanakan oleh petugas keamanan adat. Perkara Perselisihan Pasal 94 (1)    Persidangan perkara perselisihan dilakukan pada hari ketika terjadinya perselisihan (2)    Jika terhadap perkara perselisihan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga maka dapat dilakukan persidangan pada hari berikutnya dengan prinsip sesegera mungkin perselisihan tersebut dapat diselesaikan. Pasal 95 Dalam perkara perselisihan pihak-pihak yang berselisih dipanggil kedalam ruang persidangan dengan pengawalan petugas keamanan adat. Pasal 96 Pertama-tama sebelum dimulainya persidangan pemimpin sidang berusaha untuk mendinginkan suasana sehingga persidangan berjalan dalam suasana yang dingin  Pasal 97 (1)    Dalam perkara perselisihan Penasehat Persidangan sedapat mungkin ditunjuk dari seorang tokoh agama yang bisa memberikan nasihat keagamaan kepada para pihak yang berselisih  (2)    Penasehat Persidangan adat dalam perkara perselisihan hanya memberi nasihat keagamaan dan mengusulkan penyelesaiannya (3)    Pemimpin sidang, pihak-pihak yang berselisih beserta anggota sidang selanjunya bermusyawarah untuk mencari penyelesaiannya (4)    setelah ditemukan penyelesaiannya maka kedua belah pihak yang berselisih didamaikan dengan saling bermaafan di depan pemimpin sidang. Pasal 98 Dalam perkara perselisihan putusan tidak perlu dijatuhkan terkecuali jika dari hasil musyawarah berdasarkan kesepakan pihak-pihak yang berselisih ditentukan tentang syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian tertentu yang perlu untuk dikuatkan dalam putusan pemimpin sidang.

BAB VI HUBUNGAN PANGLIMA LAOT DENGAN LEMBAGA LAIN
Pasal 99  (1) Unsur-unsur pimpinan di daerah yang terdiri dari: a. Walikota Sabang b. Ketua Pengadilan Negeri Sabang c. Ketua Mahkamah Syariah Sabang d. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang e. Kepala Kepolisian Resort Sabang f. Komandan LANAL Sabang g. Kepala Navigasi Sabang Karena jabatannya merupakan pelindung lembaga adat laot (1)    Pelindung berperan aktif dalam melindungi dan mengawasi kehidupan adat dalam lembaga adat laot. Pasal 100 Panglima laot harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kegiatan pelayaran dan perikanan. Pasal 101 Dalam hal diperlukan panglima laot dapat membantu atau meminta bantuan aparat TNI Angkatan Laut (KAMLA) atau Kepolisian RI (AIRUD) dalam hal terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di laut..   Pasal 102 Panglima laot harus diikutsertakan dalam hal upaya penanggulangan pencemaran laut atau penanggulangan akibat kecelakaan dilaut. Pasal 103 (1)    Panglima laot dapat memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengambilan kebikajan yang berhubungan dengan laot. (2)    Jika kebijakan tersebut secara langsung menyangkut hajat hidup para nelayan maka wajib terlebih dahulu meminta pendapat panglima laot kota

BAB VII  HAK PENDAPATAN LEMBAGA ADAT
Pasal 104 (1)    Lembaga adat berhak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kota Sabang sebagai pendapatan lembaga guna menjalankan organisasinya. (2)    Pendapatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan bagi lembaga adat laot kota dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan bagi lembaga adat laot lho’. Pasal 105 (1)    Lembaga adat berhak memungut “uang adat” atas: a.    Pemilik sarana transportasi perikanan berdasarkan jenis dan macamnya. b.    Toke-toke bangku, muge-muge dan pelaku-pelaku usaha lain yang berhubungan dengan usaha perikanan dan kelautan. (2)    Uang adat tersebut dipungut setahun satu kali dengan melihat kemampuan dan kesanggupan secara ekonomi berdasarkan kepemilikan sarana transport perikanan dan jenis usahanya. (3)    Uang adat yang dapat ditarik paling rendah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) (4)    Uang adat tersebut menjadi kas lembaga adat laot lho’ dengan ketentuan 20% dari nilai keseluruhan uang adat tersebut menjadi hak lembaga laot kota. (5)    Pemungutan uang adat dilakukan oleh petugas keamanan adat setiap bulan Januari dan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari sudah selesai terkumpul. Pasal 106 Selain dari pungutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 diatas uang adat juga dapat dipungut dari iuran-iuran para nelayan yang tidak bertentangan dengan hukum adat dan hukum negara dengan tetap berpedoman kepada kemampuan dari orang yang dipungut Pasal 107 (1)    Setiap jual beli, sewa menyewa, gadai maupun perjanjian keperdataan lain yang dapat menimbukan manfaat ekonomi harus dengan sepengetahuan panglima laot lho’ pada masing-masing wilayah lho’ yang bersangkutan. (2)    Dari setiap perjanjian tersebut pada ayat (1) menjadi hak lembaga adat 2,5% dari nilai perjanjian. (3)    Ketentuan 2,5% tersebut 1% merupakan hak lembaga laot kota dan 1,5% merupakan hak lembaga laot lho yang bersangkutan. (4)    Pihak yang menerima uang dalam perjanjian tersebut yang berkewajiban untuk membayar 2,5% hak lembaga. (5)    Uang tersebut dimasukan kepada kas lembaga adat laot. Pasal 108 (1)    Untuk mendapatkan sebuah surat keterangan SIB, SIP, IUP, SKP,  SIKPPI dan SIKPI yang Kapal atau alat transportasi perikanannya didaftarkan diwilayah Kota Sabang maka sebelumnya harus mendapat surat rekomendasi dari panglima laot kota. (2)    Dari penerbitan surat rekomendasi tersebut bagi pemohon dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) (3)    Uang dari biaya administrasi tersebut menjadi uang kas lembaga adat laot kota. Pasal 109 Segala pendapatan yang menjadi kas lembaga dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga lembaga dengan penggunaan yang disesuaikan berdasarkan peruntukan yang benar dan tepat. Pasal 110 (1)    Pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga adat harus dicatat dalam sebuah pembukuan  (2)    Pencatatan tersebut dilakukan oleh bendahara panglima laot Pasal 111 Segala pengeluaran dan penggunaan uang kas lembaga setiap tahun harus dipertanggungjawabkan oleh panglima laot kepada para nelayan dalam rapat umum tahunan.

BAB VIII  KHANDURI LAOT
Pasal 112 Khanduri Laot wajib dilaksanakan oleh masing-masing lembaga laot lho’ dan lembaga adat laot kota. Pasal 113 (1)    Pelaksanaan khanduri laot lho’ sedapat mugkin dilaksanakan setiap satu tahu satu kali. (2)    Namun jika tidak mungkin dilaksankan satu tahun  berurutan maka dalam tiga tahun minimal dapat dilaksankan satu kali khanduri laot. (3)    Kenduri laot akbar pada lembaga adat laot kota dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 tahun satu kali.  Pasal 114 (1)    Mekanisme pelaksanaan khanduri laot dilakukan berdasarkan ketentuan dan kebijakan masing-masing wilayah hukum adat yang bersangkutan. (2)    Prosesi khanduri laot sebagaimana dalam ayat (1) tidak boleh bertententangan dengan ketentuan hukum agama dan hukum negara. Pasal 115 (1)    Biaya pelaksanaan khanduri laot diambil dari iuran sukarela para nelayan pada masing-masing wilayah hukum adat yang bersangkutan berdasarkan musyawarah dan mufakat para nelayan dan pemangku adat. (2)    Selain dari iuran para nelayan biaya khanduri dapat juga diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan adat dan aturan hukum negara. Pasal 116 (1)    Pelaksanaan khanduri laot harus diberitahukan kepada panglima laot kota dan/ seluruh panglima laot lho’ yang ada di Sabang  (2)    Pantang laot kenduri dapat ditentukan selama-lamanya 3 hari sejak kenduri laot dilaksanakan. (3)    Jika pelaksanaan khanduri laot tidak diberitahukan maka tidak berlaku pantang laot khanduri.

BAB IX BADAN USAHA MILIK ADAT
Pasal 117 (1)    Lembaga adat laot yang terdiri dari sekumpulan nelayan dapat membuat badan usaha dibawah naungan lembaga adat. (2)    Badan usaha tersebut dibentuk dari nelayan oleh nelayan dan untuk nelayan.

KOPERASI NELAYAN 
Pasal 118 (1)    Koperasi nelayan dapat dibentuk pada Lembaga Adat Laot Kota  yang meliputi seluruh wilayah hukum adat Kota Sabang maupun pad lembaga adat laot lho’ yang meliputi wilayah hukum panglima laot lho’ (2)    Koeperasi tersebut beranggotakan para nelayan sesuai dengan tingkat lembaga adat yang menaunginya. (3)    Koperasi nelayan betujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.  Pasal 119 Jenis usaha jasa koperasi disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan nelayan. Pasal 120 (1)    Permodalan koperasi diperoleh dari anggota dalam bentuk simpanan anggota. (2)    Selain dari yang disebutkan pada ayat (1) permodalan koperasi dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan aturan adat maupun aturan negara.

BADAN USAHA LAIN
Pasal 121 Disamping koperasi sebagai badan usaha milik adat lembaga adat dapat membentuk badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat maupun hukum Negara dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 122 (1)    Dalam waktu 6 bulan sejak peraturan ini disahkan maka terhadap segala sesuatu yang telah berjalan sebelum peraturan ini disahkan tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan ini sejauh mungkin disesuaikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.

BABV XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 123 Peraturan ini disebut Peraturan Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Kehidupan Adat Lembaga Hukom Adat Laot Kota Sabang. Pasal 124 Peraturan ini berlaku sejak disahkan dalam Rapat Umum Lembaga Adat Laot Kota Sabang.  Naskah peraturan ini disahkan dalam MUSYAWARAH UMUM LEMBAGA HUKOM ADAT  LAOT KOTA SABANG yang dilaksanakan di S A B A N G Pada Hari S E L A S A tanggal 20 F E B R U A R I Tahun 2007 oleh :  PANGLIMA LAOT KOTA SABANG  dto  M. JUSUF DJAMIN  PANGLIMA LAOT LHO’ PASIRAN  dto HASAN BASRI    PANGLIMA LAOT LHO, IE MEULEE  dto KARNAINI PANGLIMA LAOT LHO’ BALOHAN  dto ISMAIL TAHER    PANGLIMA LAOT LHO’ KEUNEUKAI  Dto BASARI PANGLIMA LAOT LHO PRIA LAOT  dto AGUS A RAHMAN    PANGLIMA LAOT LHO’ PAYA KEUNEUKAI dto RAJALI PANGLIMA LAOT LHO’ BERAWANG  dto RAJALI RANI    PANGLIMA LAOT LHO’ ANOI ITAM  dto MAWARDI PANGLIMA LAOT LHO’ IBOIH  dto LUKMAN    PANGLIMA LAOT LHO’ JABOI  dto HASBALLAH

Ket: Peraturan ini disusun berdasarkan Hasil Penelitian dalam Buku Hukum Adat Laut Sabang Kearifan-Kearifan Yang Terlupakan karya: D.Y. Witanto, SH